Ikmal Jaya

Namun periode kepemimpinannya tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Menjelang akhir masa jabatannya, Jaya menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi dalam transaksi tukar guling lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Bokongsemar, yang kemudian membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkannya sebagai tersangka sejak 2014 dan negara rugi Rp35,1 miliar. Kasus ini berlanjut hingga pengadilan, dan pada akhirnya Ia divonis bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama total tujuh tahun atas kerugian negara yang ditimbulkan dari proses tersebut. Setelah menyelesaikan masa hukuman pada pertengahan 2022, Jaya menyatakan memilih untuk tidak lagi terjun ke dunia politik dan beralih ke kegiatan sosial serta dakwah, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman panjangnya baik sebagai pemimpin daerah maupun narapidana, dan menekankan pentingnya kerja yang amanah dan sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada masyarakat.