Muhammad Nazar
Wakil Gubernur Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh
💸 Kerugian Negara
Rp 26 M
Pidana
Proses hukum
Tahun Putusan
2009
Status
Dalam Sorotan (Belum
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — Belum Terbukti Bersalah
Namanya disebut dalam perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, namun yang bersangkutan belum berstatus tersangka, terdakwa, maupun saksi. Ia tidak dapat disebut sebagai pelaku sampai ada penetapan status hukum resmi dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Data Pribadi
Nama Lengkap
Muhammad Nazar
Tempat Lahir
Ulim, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia
Tanggal Lahir
{{birth date and age
Agama
Islam
🎓 Pendidikan
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Tahun Putusan
2009
Pidana Penjara
Proses hukum
Status
Dalam Sorotan (Belum Tersangka)
Kerugian Negara
Rp 26.000.000.000
Keterangan:
Korupsi dana otonomi khusus Aceh [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — Namanya hanya disebut dalam KESAKSIAN di sidang Tipikor Jakarta 25 Februari 2019 (perkara Irwandi Yusuf, proyek Dermaga Sabang, catatan Rp700 juta 'untuk NAD 2/Wagub'); tidak ada penetapan tersangka, SPDP, atau dakwaan Catatan: TIDAK PERNAH tersangka/terdakwa korupsi. Perkara yang menyentuhnya hanya gugatan perdata mantan istri (2024, PN Banda Aceh).
Putusan pengadilan dijatuhkan
Korupsi dana otonomi khusus Aceh [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — Namanya hanya disebut dalam KESAKSIAN di sidang Tipikor Jakarta 25 Februari 2019 (perkara Irwandi Yusuf, proyek Dermaga Sabang, catatan Rp700 juta 'untuk NAD 2/Wagub'); tidak ada penetapan tersangka, SPDP, atau dakwaan Catatan: TIDAK PERNAH tersangka/terdakwa korupsi. Perkara yang menyentuhnya hanya gugatan perdata mantan istri (2024, PN Banda Aceh).
👨👩👧 Keluarga Terlibat
Dewi Meutia
Istri/Suami
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.