Patrialis Akbar

[[Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

1999-2004

Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta, dan sopir taksi di ibu kota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode, yaitu pada periode dari daerah pemilihan Sumatera Barat dan pada periode dari daerah pemilihan Sumatera Barat I.

1945

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD tahun dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III () maupun PAH I () inilah yang merancang perubahan UUD . Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Pada masa pemerintah presiden SBY ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

1989 – 1992

Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta ()

1989 – 1999

Pengacara dan Penasehat Hukum ()

1999 – 2004

Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI; Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR RI; Anggota Komisi II DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI ()

1945

Ketua Fraksi PAN MPR RI; Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI; Anggota Komisi III DPR RI; Kuasa Hukum DPR RI; dan Juri Cerdas Cermat UUD NKRI Tahun tingkat SLTA se Indonesia ()

2009

Menkumham RI KIB II (Okt Okt )

2009

Anggota Kompolnas (Okt Okt )

2011

Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk (Des Juli )

2013-2017

Hakim Konstitusi ().