Dahlan Iskan
Jokowi Bebas

Dahlan Iskan

Menteri BUMN

Kementerian BUMN / PLN

💸 Kerugian Negara

Rp 8,6

⚖️

Pidana

Bebas (divonis bebas)

📅

Tahun Putusan

2016

Status

Bebas

📄

Nomor Putusan

Putusan PN Tipikor Jakarta

Data Pribadi

Nama Lengkap

Dahlan Iskan

Tempat Lahir

-

Tanggal Lahir

-

Agama

-

🎓 Pendidikan

  • IAIN Sunan Ampel Cabang Samarinda

💼 Riwayat Karir

[[Daftar Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia

[[Perusahaan Listrik Negara#Direktur Utama

Nomor Putusan

Putusan PN Tipikor Jakarta

Tahun Putusan

2016

Pidana Penjara

Bebas (divonis bebas)

Status

Bebas

Kerugian Negara

Rp 8,6

Keterangan:

Menteri BUMN era SBY. Didakwa korupsi penjualan aset PT PWU Jawa Timur. Divonis bebas.

2015

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 5 Juni 2015 menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat kala menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Sebelumnya, Dahlan diperiksa selama 9 jam sebagai saksi dalam kasus yang sama. Proyek gardu induk ini senilai Rp 1,063 triliun, dan dinilai merugikan negara sebesar Rp 33,2 miliar, karena dari 21 gardu yang direncanakan di bangun pada tahun 2011, ketika penandatanganan kontrak pembangunan, hanya lima yang selesai dibangun rekanan PLN pada tahun 2013 saat masa kontrak selesai.

2015

Dahlan Iskan kemudian meluncurkan situs web gardudahlan.com tempat dia menjelaskan berbagai hal tentang kasus ini, termasuk pertanggungjawabannya terhadap kasus ini.

2015

Dahlan Iskan kemudian mengajukan gugatan praperadilan kasus ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu, 5 Agustus 2015, akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ini. Hakim tunggal Lendriyati Janis mengatakan penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi gardu induk oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah.

⚖️

Putusan Pengadilan

Putusan PN Tipikor Jakarta

⚠️ Data bersumber dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Website ini bertujuan untuk transparansi publik.