Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam
Gubernur Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
💸 Kerugian Negara
Rp 4,32 T
Pidana
Proses hukum
Tahun Putusan
2018
Status
Bebas bersyarat
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
Tahun Putusan
2018
Pidana Penjara
Proses hukum
Status
Bebas bersyarat
Kerugian Negara
Rp 4.320.000.000.000
Keterangan:
Gubernur Sulawesi Tenggara. Tersangka kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Bebas bersyarat — Terpidana inkracht korupsi IUP nikel PT Anugrah Harisma Barakah: vonis 12 tahun (PN Tipikor Jakarta 29 Maret 2018), banding naik 15 tahun, kasasi MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018 mengembalikan ke 12 tahun; dua PK ditolak (16 Desember 2020 dan 22 Desember 2021); BEBAS BERSYARAT sejak 16 Januari 2024 dari Lapas Sukamiskin, dalam bimbingan Bapas sampai 27 Januari 2029 Catatan: Data lama salah 3 hal: tahun putusan, status, dan angka. Kerugian negara Rp4,32 triliun (bukan Rp2,2 miliar). KPK 19 Juni 2026 menegaskan status masih bebas bersyarat + hak politik dicabut. Ada laporan baru Koalisi Sultra Bersih ke KPK (8 Mei 2026) soal APBD Unsultra Rp12 miliar - baru sebatas laporan.
Putusan pengadilan dijatuhkan
Gubernur Sulawesi Tenggara. Tersangka kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Bebas bersyarat — Terpidana inkracht korupsi IUP nikel PT Anugrah Harisma Barakah: vonis 12 tahun (PN Tipikor Jakarta 29 Maret 2018), banding naik 15 tahun, kasasi MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018 mengembalikan ke 12 tahun; dua PK ditolak (16 Desember 2020 dan 22 Desember 2021); BEBAS BERSYARAT sejak 16 Januari 2024 dari Lapas Sukamiskin, dalam bimbingan Bapas sampai 27 Januari 2029 Catatan: Data lama salah 3 hal: tahun putusan, status, dan angka. Kerugian negara Rp4,32 triliun (bukan Rp2,2 miliar). KPK 19 Juni 2026 menegaskan status masih bebas bersyarat + hak politik dicabut. Ada laporan baru Koalisi Sultra Bersih ke KPK (8 Mei 2026) soal APBD Unsultra Rp12 miliar - baru sebatas laporan.
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.