Iswandi Latif
Bupati Hulu Sungai Tengah (2016–2018)
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
💸 Kerugian Negara
Rp 23 M
Pidana
Proses hukum
Tahun Putusan
2023
Status
Menjalani hukuman
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Iswandi Latif
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
Tahun Putusan
2023
Pidana Penjara
Proses hukum
Status
Menjalani hukuman
Kerugian Negara
Rp 23.000.000.000
Keterangan:
Korupsi APBD dan suap [Verifikasi status 27 September 2026] Menjalani hukuman — NAMA DI DATA SALAH - yang benar H. ABDUL LATIF, Bupati Hulu Sungai Tengah 2016-2018. Kasus 1 (suap RSUD Damanhuri Barabai Rp3,6 M): vonis 6 tahun, banding jadi 7 tahun, kasasi menambah uang pengganti Rp1,8 miliar. Kasus 2 (gratifikasi + TPPU): vonis 6 tahun + uang pengganti Rp30,9 miliar (PN Tipikor Banjarmasin 11 Oktober 2023), kasasi (Juli 2024) menaikkan uang pengganti jadi Rp41,4 miliar; PK diajukan 8 Oktober 2024 Catatan: Tidak ada bupati HST bernama Iswandi Latif; semua data lain (Rp23 miliar gratifikasi, OTT Januari 2018) cocok dengan Abdul Latif. Tahun putusan 2014 di data juga salah.
Putusan pengadilan dijatuhkan
Korupsi APBD dan suap [Verifikasi status 27 September 2026] Menjalani hukuman — NAMA DI DATA SALAH - yang benar H. ABDUL LATIF, Bupati Hulu Sungai Tengah 2016-2018. Kasus 1 (suap RSUD Damanhuri Barabai Rp3,6 M): vonis 6 tahun, banding jadi 7 tahun, kasasi menambah uang pengganti Rp1,8 miliar. Kasus 2 (gratifikasi + TPPU): vonis 6 tahun + uang pengganti Rp30,9 miliar (PN Tipikor Banjarmasin 11 Oktober 2023), kasasi (Juli 2024) menaikkan uang pengganti jadi Rp41,4 miliar; PK diajukan 8 Oktober 2024 Catatan: Tidak ada bupati HST bernama Iswandi Latif; semua data lain (Rp23 miliar gratifikasi, OTT Januari 2018) cocok dengan Abdul Latif. Tahun putusan 2014 di data juga salah.
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.