Johnny Gerard Plate
Jokowi⛓️ Menjalani hukuman

Johnny Gerard Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika

Kementerian Kominfo

💸 Kerugian Negara

Rp 8 T

Uang Pengganti

Rp 15,5 M

⚖️

Pidana

15 tahun penjara

📅

Tahun Putusan

2023

⛓️

Status

Menjalani hukuman

📄

Nomor Putusan

Putusan PN Jakarta Tipikor

Data Pribadi

Nama Lengkap

Johnny Gerard Plate

Tempat Lahir

-

Tanggal Lahir

-

Agama

-

🎓 Pendidikan

  • Universitas Atma Jaya Jakarta

💼 Riwayat Karir

[[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia

1980

Pada awal an, ia memasuki bisnis peralatan pertanian, selama booming di perkebunan baru di Kalimantan dan Irian Jaya. Ia kemudian bergabung dengan AirAsia dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan.

2014

Johnny mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif sebagai calon Partai NasDem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, dan ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara. Selama masa jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal NasDem pada tahun . Ia terpilih kembali pada dengan 115.921 suara.

2019

Pada 23 Oktober , Presiden Joko Widodo mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Nomor Putusan

Putusan PN Jakarta Tipikor

Tahun Putusan

2023

Pidana Penjara

15 tahun penjara

Status

Menjalani hukuman

Kerugian Negara

Rp 8.000.000.000.000

Uang Pengganti

Rp 15.500.000.000

Pasal yang Dilanggar:

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999Pasal 2

Keterangan:

Menteri Kominfo Kabinet Indonesia Maju dari NasDem. Terbukti korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Kerugian negara Rp8 triliun. Divonis 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp15,5 miliar.

2023

Pada tanggal 17 Mei 2023, Johnny ditahan karena terlibat dalam kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base transceiver station 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020–2022. Kerugian yang diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah.

⚖️

Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Tipikor

⚠️ Data bersumber dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Website ini bertujuan untuk transparansi publik.