Johnny Gerard Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika
Kementerian Kominfo
💸 Kerugian Negara
Rp 8 T
Uang Pengganti
Rp 15,5 M
Pidana
15 tahun penjara
Tahun Putusan
2023
Status
Menjalani hukuman
Nomor Putusan
Putusan PN Jakarta Tipikor
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Johnny Gerard Plate
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
🎓 Pendidikan
- Universitas Atma Jaya Jakarta
💼 Riwayat Karir
[[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
1980
Pada awal an, ia memasuki bisnis peralatan pertanian, selama booming di perkebunan baru di Kalimantan dan Irian Jaya. Ia kemudian bergabung dengan AirAsia dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan.
2014
Johnny mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif sebagai calon Partai NasDem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1, dan ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara. Selama masa jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal NasDem pada tahun . Ia terpilih kembali pada dengan 115.921 suara.
2019
Pada 23 Oktober , Presiden Joko Widodo mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Nomor Putusan
Putusan PN Jakarta Tipikor
Tahun Putusan
2023
Pidana Penjara
15 tahun penjara
Status
Menjalani hukuman
Kerugian Negara
Rp 8.000.000.000.000
Uang Pengganti
Rp 15.500.000.000
Pasal yang Dilanggar:
Keterangan:
Menteri Kominfo Kabinet Indonesia Maju dari NasDem. Terbukti korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Kerugian negara Rp8 triliun. Divonis 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp15,5 miliar.
Pada tanggal 17 Mei 2023, Johnny ditahan karena terlibat dalam kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base transceiver station 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020–2022. Kerugian yang diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah.
Putusan Pengadilan
Putusan PN Jakarta Tipikor
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.