Mohamad Taufik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta / Gerindra
💸 Kerugian Negara
Rp 12,7 M
Pidana
Proses hukum berjalan
Status
Meninggal
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Mohamad Taufik
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
🎓 Pendidikan
- | education =
💼 Riwayat Karir
1997-1998
Di akhir masa Orde Baru, MTZ diketahui banyak ikut kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Arief Rahman Hakim, UI, Jalan Salemba Raya, Jakarta. Pada saat demo-demo mahasiswa di masa reformasi , MTZ ikut berpartisipasi di barisan pendemo.
1998
Setelah Partai Keadilan (PK) dideklarasikan tanggal 9 Agustus , MTZ langsung bergabung menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PK sebagai Sekretaris Departemen Pendidikan. Setelah PK berganti wujud menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), MTZ memilih untuk membina karier politiknya dari bawah yaitu di territorial. Ia tercatat sebagai anggota DPRa (Dewan Pengurus Ranting) PKS Kelurahan Kayu Putih, kemudian Kepala Divisi Kesejahateraan Rakyat (Kesra) di DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKS Kecamatan Pulogadung sehingga akhirnya masuk menjadi pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Jakarta Timur.
2006
Di Jakarta Timur, MTZ menjadi Sekretaris Umum DPD PKS Jaktim dari tahun sd , kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Jaktim tahun sd , dan akhirnya menjadi pucuk pimpinan PKS Jakarta Timur, yaitu Ketua DPD PKS Jakarta Timur, pada periode sd .
2019
Posisinya sebagai Ketua DPD PKS Jakarta Timur membantunya untuk meraih kursi anggota DPRD DKI Jakarta di tahun dengan jumlah perolehan suara yang signifikan. Saat itu suara PKS di Jakarta adalah nomor tiga dengan 16 kursi di bawah PDI-Perjuangan (25 kursi) dan Partai Gerindra (19 kursi).
2020-2025
Setelah menjadi legislator PKS di Jakarta, jabatan MTZ di PKS naik ke Tingkat Wilayah yaitu menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta periode . Kemudian MTZ naik menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta pada periode .
2019
Adapun di Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, pada tahun sd (di masa Covid-19), MTZ menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS mendampingi Ustadz Mohammad Arifin yang menjadi Ketua Fraksi PKS Jakarta.
2021
Pada tanggal 10 Agustus , M Arifin meninggal dunia. Ustadz Achmad Yani diangkat menjadi Ketua Fraksi PKS yang baru dan MTZ berganti posisi menjadi Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
2024-2029
MTZ kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di periode dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) nya, meliputi kecamatan Cakung, Pulogadung, Matraman di Jakarta Timur. Pada periode baru ini MTZ tetap dipercaya menjadi Sekretaris Fraksi PKS Jakarta mendampingi Ketua Fraksi PKS yang baru, Ismail, SPd. M.H.
Pidana Penjara
Proses hukum berjalan
Status
Meninggal
Kerugian Negara
Rp 12.700.000.000
Keterangan:
Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra. Tersangka kasus korupsi.
Semasa menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taufik terjerat kasus pidana korupsi logistik pemilu pada 27 April 2004 dan dipenjara selama 18 bulan. Namun, ia tidak menganggap hal tersebut sebagai halangan dalam berpolitik, sehingga ia menduduki jabatan politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahkan menduduki kursi pimpinan dewan. Selama Pemilu Presiden 2014, Taufik berorasi menuntut penangkapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kamil Manik, karena dianggap curang telah mengeluarkan surat edaran membuka kotak suara.
Pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menuai polemik di tengah masyarakat. Bahkan, ia diisukan keluar dari Partai Gerindra. Terdapat dugaan bahwa dirinya diberhentikan partai dari pimpinan dewan dikarenakan keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.