Pengusaha Hong Arta John Alfred
Pengusaha
Swasta
💸 Kerugian Negara
Rp 22,7 M
Pidana
Dalam proses
Tahun Putusan
2021
Status
Selesai menjalani hu
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Pengusaha Hong Arta John Alfred
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
Tahun Putusan
2021
Pidana Penjara
Dalam proses
Status
Selesai menjalani hukuman
Kerugian Negara
Rp 22.700.000.000
Keterangan:
Korupsi terkait proyek Asabri [Verifikasi status 27 September 2026] Selesai menjalani hukuman — TERPIDANA: putusan PN Tipikor Jakpus No. 44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst 16 Desember 2020 - 2 tahun penjara + denda Rp150 juta (subsider 3 bulan) karena menyuap Anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Kepala BPJN IX Amran Hi Mustary Rp11,6 miliar (proyek PUPR TA 2016); dieksekusi KPK ke Lapas Sukamiskin 8 Januari 2021 Catatan: STATUS 'Bebas' KELIRU - dia terpidana korupsi (ditetapkan tersangka 2 Juli 2018, ditahan 27 Juli 2020). Status 'selesai menjalani hukuman' disimpulkan dari masa pidana 2 tahun + eksekusi resmi (tidak ada berita pembebasan pasca-2021); tidak ada perkara baru 2021-2026.
Putusan pengadilan dijatuhkan
Korupsi terkait proyek Asabri [Verifikasi status 27 September 2026] Selesai menjalani hukuman — TERPIDANA: putusan PN Tipikor Jakpus No. 44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst 16 Desember 2020 - 2 tahun penjara + denda Rp150 juta (subsider 3 bulan) karena menyuap Anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Kepala BPJN IX Amran Hi Mustary Rp11,6 miliar (proyek PUPR TA 2016); dieksekusi KPK ke Lapas Sukamiskin 8 Januari 2021 Catatan: STATUS 'Bebas' KELIRU - dia terpidana korupsi (ditetapkan tersangka 2 Juli 2018, ditahan 27 Juli 2020). Status 'selesai menjalani hukuman' disimpulkan dari masa pidana 2 tahun + eksekusi resmi (tidak ada berita pembebasan pasca-2021); tidak ada perkara baru 2021-2026.
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.