Rita Widyasari (gelar: S.Sos., M.M., Ph.D.); dikenal media sebagai "Ratu Kutai" dan "Queen of Coal"

Syaukani Hasan Rais, ayah Rita, dilantik sebagai Bupati Kutai Kartanegara ke-9 — awal dominasi keluarga di Kukar pasca-reformasi.

KPK menyelidiki dugaan korupsi Syaukani (mengambil alih kasus pelepasan lahan Bandara Kukar dari Polda Kaltim). Rita — yang saat itu anggota DPRD/calon Ketua DPRD Kukar — dan dua saudaranya, Silvi Agustina dan Windra Sudarta, diperiksa sebagai saksi.

Syaukani ditahan KPK; divonis 2,5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (kerugian negara Rp103,523 miliar, uang pengganti Rp34,117 miliar), diperberat MA menjadi 6 tahun + uang pengganti Rp49,367 miliar, lalu mendapat grasi Presiden SBY pada 2010. Ia meninggal 27 Juli 2016.

Rita dilantik sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara masa bakti 2009-2014 — perempuan pertama yang memimpin DPRD Kukar.

Rita dilantik sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 (wakil M. Ghufron Yusuf) setelah menang satu putaran pada Pilkada Kukar 2010.

Transfer suap dari Hery Susanto Gun alias Abun (Dirut PT Sawit Golden Prima) ke Rita: Rp1 miliar dan Rp5 miliar (total Rp6 miliar) sebagai imbalan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman.

Revisi LHKPN membuat nilai harta Rita melonjak (LHKPN terakhir 2015 tercatat ±Rp236 miliar + USD138 ribu). Rita mengklaim lonjakan berasal dari 'metode pengandaian' taksiran tambang dan sawit tanpa appraisal independen saat akan maju periode kedua.

Rita dilantik untuk periode kedua (2016-2021) berpasangan dengan Edi Damansyah; Oktober 2016 ia dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur.

KPK mengumumkan penetapan Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan suap/gratifikasi terkait izin perkebunan dan proyek di Kukar (detik.com, Kompas.com; RMOL mencatat 19 September 2017; ANTARA mencatat 28 September 2017). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan 'bukan OTT, pengembangan kasus biasa'.

Tim KPK menggeledah kantor-kantor dinas di Kukar dan menyita dokumen perizinan kelapa sawit serta proyek daerah.

KPK menahan Rita Widyasari.

Rita dinonaktifkan dari jabatan Bupati Kukar; Wakil Bupati Edi Damansyah menjadi Plt. Bupati.

KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka TPPU — diduga menguasai hasil korupsi ±Rp436 miliar dari fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan APBD Kukar, disamarkan dalam bentuk kendaraan atas nama orang lain, tanah, dan uang tunai.

JPU KPK membacakan dakwaan: gratifikasi Rp469 miliar dan suap Rp6 miliar.

Hery Susanto Gun alias Abun didakwa menyuap Rita Rp6 miliar untuk izin lokasi kebun sawit ±16.000 ha di Kupang Baru, Muara Kaman.

Rita menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara (28 April 2018) — penghargaan yang tetap diberikan sebelum vonis.

Abun divonis 3,5 tahun penjara + denda Rp200 juta subsider 4 bulan karena terbukti menyuap Rita (dakwaan Pasal 5 huruf b jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Rita divonis 10 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan, dan dicabut hak politik 5 tahun setelah menjalani pidana pokok; terbukti menerima gratifikasi Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar. Khairudin divonis 8 tahun + denda Rp300 juta subsider 3 bulan (diperberat menjadi 9 tahun oleh PT DKI pada November 2018). Tuntutan JPU 15 tahun + denda Rp750 juta.

Rita dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (jaksa dan Rita tidak mengajukan banding). Di pertengahan masa hukuman ia dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Rita mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan novum dugaan kesalahan jumlah gratifikasi dalam putusan. Dalam periode ini KPK menyita 103 perhiasan, 32 jam tangan mewah, tas dan sepatu mahal.

Rita bersaksi di sidang terdakwa Azis Syamsuddin (kasus suap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju). Dari BAP-nya terungkap Azis memintanya mengaku bahwa uang dolar Rp8 miliar di money changer milik Robin adalah miliknya; Rita menolak. Robin Pattuju divonis 11 tahun dan advokat Maskur Husain 9 tahun (12 Januari 2022).

Permohonan PK Rita ditolak Mahkamah Agung ('Tolak' diketok 15 Juni 2021, dilansir website MA 16 Juni 2021) — vonis 10 tahun tetap.

Menurut pengakuan Rita (video klarifikasi Juni 2026), KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemberian uang kepada Robin Pattuju saat ia sedang mengurus pembebasan bersyarat — perkara yang menurutnya membuatnya 'tidak percaya' akan langsung bebas.

KPK menggeledah 9 kantor dan 19 rumah di Jakarta, Samarinda, dan Kukar. Disita 72 mobil dan 32 motor (KPK kemudian menyebut 91 unit kendaraan), 6 aset lahan dan bangunan, 30 jam tangan mewah (Rolex, Richard Mille, Hublot, Chopard), uang tunai Rp6,7 miliar + valas ±Rp2 miliar, serta 536 dokumen dan bukti elektronik. Nilai aset rumah, apartemen, dan tanah yang disita diperkirakan ±Rp70 miliar.

KPK menggeledah rumah pengusaha batu bara Said Amin (Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim/pembina Borneo FC); puluhan mobil disita terkait TPPU.

Kuasa hukum Rita (firma Mulia Partners, Mukhlas Handoko) mengajukan surat keberatan kepada KPK atas pelelangan 104 kendaraan sitaan, menilai pelelangan tanpa pemberitahuan/persetujuan dan melanggar PP No. 105 Tahun 2021; KPK menilai prosedur sudah benar.

KPK menyita uang Rp350.865.006.126,78 (36 rekening), USD6.284.712,77 (±Rp102,2 miliar, 15 rekening), dan SGD2.005.082 (±Rp23,8 miliar, 1 rekening) — total ±Rp476,86 miliar dari 52 rekening atas nama Rita dan pihak terkait (diumumkan 14 Januari 2025).

KPK menggeledah rumah Ahmad Ali (Kembangan, Jakarta Barat) dan menyita ±Rp3,49 miliar, serta rumah Japto Soerjosoemarno (Jagakarsa) dengan sitaan ±Rp56 miliar + 11 mobil — total ±Rp59,49 miliar dalam perkara gratifikasi batu bara Rita.

KPK mengungkap dugaan Rita menerima aliran dana pertambangan batu bara sekitar 5 dolar AS per metrik ton (versi lain: USD3,3-5) dari setiap izin tambang yang diterbitkan.

Rita dinyatakan bebas murni dari Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang setelah menjalani ±7 tahun 10 bulan pidana (Agustus 2025). Ia mengaku sempat mengira penyidik KPK menunggunya di luar lapas karena status tersangka TPPU dan perkara Robin Pattuju masih melekat; ia juga menyatakan telah berpisah dengan suaminya.

KPK menetapkan tiga tersangka korporasi dalam perkara gratifikasi per metrik ton batu bara Kukar: PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS) — diduga menjadi sarana penerimaan gratifikasi oleh Rita.

Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno diperiksa lagi KPK sebagai saksi; pada 1 Juli 2026 KPK menyita aset yang dikuasainya (diduga terkait gratifikasi, disebut ±Rp56 miliar). Japto membantah tahu asal-usul aset.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan KPK tetap memproses dua surat perintah penyidikan terkait Rita — dugaan TPPU dan dugaan korupsi oleh tiga korporasi — meski Rita sudah bebas, dan berjanji tidak bertele-tele.

Rita dan pengusaha Robert Priantono Bonosusatya diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka korporasi; penyidik mendalami hubungan korporasi dengan penerimaan gratifikasi per metrik ton. Japto dan Said Amin tidak hadir karena sakit.

KPK memeriksa Dirut PT Alamjaya Barapratama Endri Erawan (kakak ipar Rita) sebagai saksi, mendalami kepemilikan saham keluarga Rita di PT ABP serta aliran dana dan 'jatah' per metrik ton untuk Rita/keluarganya; pada 27 Juli 2026 giliran suami Rita, Endri Elfran Syafril alias Benny, diperiksa sebagai saksi.

Rita angkat bicara lewat akun Instagram terverifikasi: membantah menerima Rp110 miliar, menyebut Rp6 miliar sebagai transaksi jual-beli emas 15 kg, menyebut harta Rp237 miliar berasal dari warisan dan taksiran tanpa appraisal, dan menegaskan 110 mobil bukan miliknya. Kepulangannya ke Tenggarong disambut konvoi ribuan warga; JATAM Kaltim mengingatkan luka lama perizinan ekstraktif.

Penyidikan berlanjut pada aliran dana ke pihak lain: 6 Agustus 2026 KPK memanggil anggota DPRD Kaltim Sarkowi; 13 Agustus 2026 anggota DPRD DKI Bebizie Sri Mulyati diperiksa (mengaku honor menyanyi); 18 Agustus 2026 KPK menilai aliran uang ke Bebizie bukan honor menyanyi; 17-18 September 2026 Bebizie diperiksa ulang dan menyerahkan Rp895 juta untuk disita KPK.

KPK memanggil Direktur Utama PT Mahaguna Karya Indonesia (inisial RIC) sebagai saksi untuk tersangka korporasi dan mendalami kerja sama perawatan jalan angkutan batu bara di Kukar — perkembangan terbaru perkara Rita yang terdokumentasi.

Verifikasi: Rita masih bebas murni (sejak Agustus 2025), belum ada penetapan tersangka baru, pelimpahan, atau penahanan atas dirinya; perkara TPPU (±Rp436 miliar) dan gratifikasi per metrik ton batu bara masih tahap penyidikan.