Suharso Monoarfa
JokowiDalam Sorotan (Belum Tersangka)โš–๏ธ Belum Terbukti Bersalah

Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Bappenas / PPP

โš–๏ธ

Pidana

Proses hukum

๐Ÿ“…

Tahun Putusan

2022

โš–๏ธ

Status

Dalam Sorotan (Belum

SUMBER & PEMBARUAN

Catatan koreksi editorial

Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.

Dalam Sorotan (Belum Tersangka) โ€” Belum Terbukti Bersalah

Namanya disebut dalam perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, namun yang bersangkutan belum berstatus tersangka, terdakwa, maupun saksi. Ia tidak dapat disebut sebagai pelaku sampai ada penetapan status hukum resmi dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Data Pribadi

Nama Lengkap

Suharso Monoarfa

Tempat Lahir

-

Tanggal Lahir

-

Agama

-

๐ŸŽ“ Pendidikan

  • | occupation =

๐Ÿ’ผ Riwayat Karir

[[Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

[[Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1976

Peneliti/Project Leader Master Plan Pengembangan Bandung Raya, Penelitian dengan Lembaga Bantuan ITB ()

1978 - 1980

Peneliti/Project Leader Survey Tingkat Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan beberapa Kota Besar di Pulau Jawa, BRM Bandung ()

1979 - 1981

Direktur Penerbitan IQRA Bandung ()

1981 - 1982

General Manager PT First Nabel Supply (Gobel Group) ()

1981

Peneliti/Project Leader Studi Kelayakan Pabrik Gula di Sulawesi Utara, Tando Consultant ()

1982

Peneliti/Project Leader Pengembangan Listrik Masuk Desa melalui Kelayakan Pembangunan Mini Hydro Plant BAPPENAS, NTB ( )

1983 - 1986

Direktur Pengembangan Sumber Daya Anggota KOPINDO ()

1986

Peneliti/Project Leader Pengembangan Ulat Sutra di Sulsel Nusa Consultant ()

1987

Peneliti/Project Leader Peningkatan Usaha KUD melalui Pendekatan Single Commodity Departemen Koperasi ()

1988 - 1991

Direktur Nusa Consultant ()

1991โ€“2000

Pemimpin Usaha Harian Majalah Mobil Motor ()

1992โ€“1994

Asisten Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama ()

1994โ€“1996

Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama ()

1995โ€“1998

Direktur PT Bukaka Sembawang Systems ()

1996โ€“2000

Komisaris PT Batavindo Kridanusa ()

1996

Peneliti/Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional, KADIN ()

1997โ€“2000

Direktur PT Bukaka Telekomindo International ()

1999โ€“2002

Komisaris Utama PT Agro Utama Global ()

2004โ€“2009

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Gorontalo, dari Partai Persatuan Pembangunan ()

2009โ€“2011

Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II ()

2015โ€“2019

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ()

2019โ€“2020

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ()

2020-sekarang

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ()

2019โ€“2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Maju pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ()

Tahun Putusan

2022

Pidana Penjara

Proses hukum

Status

Dalam Sorotan (Belum Tersangka)

Keterangan:

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Plt Ketua Umum PPP. Tersangkut kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) โ€” TIDAK PERNAH tersangka/terdakwa. Dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi jet pribadi (5 November 2020 dan 14 Juli 2022); KPK hanya melakukan verifikasi/telaah dan tidak menetapkan tersangka. Praperadilan pelapornya (Nizar Dahlan) ditolak PN Jakarta Selatan 15 Agustus 2022 Catatan: Skandal 'amplop kiai' 2022 adalah persoalan etik/politik internal PPP, bukan korupsi. Aktif sebagai Komisaris Indocement (sejak 21 Mei 2025).

2022

Putusan pengadilan dijatuhkan

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Plt Ketua Umum PPP. Tersangkut kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) โ€” TIDAK PERNAH tersangka/terdakwa. Dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi jet pribadi (5 November 2020 dan 14 Juli 2022); KPK hanya melakukan verifikasi/telaah dan tidak menetapkan tersangka. Praperadilan pelapornya (Nizar Dahlan) ditolak PN Jakarta Selatan 15 Agustus 2022 Catatan: Skandal 'amplop kiai' 2022 adalah persoalan etik/politik internal PPP, bukan korupsi. Aktif sebagai Komisaris Indocement (sejak 21 Mei 2025).

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Keluarga Terlibat

Adam Yunus Monoarfa

Ayah

โš ๏ธ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.