Muhammad Samanhudi Anwar
Wali Kota Blitar (2010–2015 dan 2016–2019)
Pemerintah Kota Blitar
💸 Kerugian Negara
Rp 1,5 M
Pidana
5 tahun penjara + denda (Rp400 juta dieksekusi KPK 21 September 2020) + pencabutan hak politik 5 tahun; perkara lanjutan: 2 tahun penjara (kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, PN Surabaya 10 Oktober 2023)
Tahun Putusan
2019
Status
Terpidana
Nomor Putusan
PN Tipikor Surabaya No. 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY (24 Januari 2019); banding PT Tipikor Surabaya No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (16 April 2019); kasasi MA No. 2440 K/Pid.Sus/2019 (25 September 2019, inkracht)
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Data Pribadi
Nama Lengkap
Muhammad Samanhudi Anwar
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
🎓 Pendidikan
- Universitas Panca Bhakti
💼 Riwayat Karir
Wali Kota
Nomor Putusan
PN Tipikor Surabaya No. 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY (24 Januari 2019); banding PT Tipikor Surabaya No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (16 April 2019); kasasi MA No. 2440 K/Pid.Sus/2019 (25 September 2019, inkracht)
Tahun Putusan
2019
Pidana Penjara
5 tahun penjara + denda (Rp400 juta dieksekusi KPK 21 September 2020) + pencabutan hak politik 5 tahun; perkara lanjutan: 2 tahun penjara (kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, PN Surabaya 10 Oktober 2023)
Status
Terpidana
Kerugian Negara
Rp 1.500.000.000
Keterangan:
Wali Kota Blitar dua periode (2010–2015 dan 2016–2019; nonaktif sejak ditahan KPK Juni 2018), sebelumnya Ketua DPRD Kota Blitar 2004–2010 dan kader PDI Perjuangan. Terbukti menerima Rp1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo terkait pengijonan proyek pembangunan SMP di Blitar bernilai kontrak Rp23 miliar; divonis 5 tahun penjara (24 Januari 2019), diperkuat hingga kasasi MA No. 2440 K/Pid.Sus/2019 (25 September 2019). KOREKSI DATA LAMA: jabatan di entri sebelumnya tertulis "Wali Kota Surabaya" — keliru, "Surabaya" berasal dari lokasi persidangan (PN/PT Tipikor Surabaya). Deskripsi kasus lama ("pengadaan lahan" pada id 133 dan "jual beli jabatan" pada id 351) juga tidak tepat; "jual beli jabatan" adalah perkara paralel Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. [Verifikasi status 27 September 2026]
Putusan pengadilan dijatuhkan
Wali Kota Blitar dua periode (2010–2015 dan 2016–2019; nonaktif sejak ditahan KPK Juni 2018), sebelumnya Ketua DPRD Kota Blitar 2004–2010 dan kader PDI Perjuangan. Terbukti menerima Rp1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo terkait pengijonan proyek pembangunan SMP di Blitar bernilai kontrak Rp23 miliar; divonis 5 tahun penjara (24 Januari 2019), diperkuat hingga kasasi MA No. 2440 K/Pid.Sus/2019 (25 September 2019). KOREKSI DATA LAMA: jabatan di entri sebelumnya tertulis "Wali Kota Surabaya" — keliru, "Surabaya" berasal dari lokasi persidangan (PN/PT Tipikor Surabaya). Deskripsi kasus lama ("pengadaan lahan" pada id 133 dan "jual beli jabatan" pada id 351) juga tidak tepat; "jual beli jabatan" adalah perkara paralel Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. [Verifikasi status 27 September 2026]
Putusan Pengadilan
PN Tipikor Surabaya No. 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY (24 Januari 2019); banding PT Tipikor Surabaya No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.SBY (16 April 2019); kasasi MA No. 2440 K/Pid.Sus/2019 (25 September 2019, inkracht)
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.