Ario Bimo Nandito Ariotedjo (dikenal sebagai Dito Ariotedjo), S.H.

Disebut ANTARA sebagai Juru Bicara pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 (tanggal mulai jabatan tidak dirinci; ayat tahun saja).

Masuk jajaran Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) sebagai anggota termuda dari tujuh anggota.

Periode yang disebut Irwan Hermawan sebagai waktu penyerahan Rp27 miliar kepada Dito (November-Desember 2022), saat Dito belum menjadi menteri dan masih staf ahli Menko Perekonomian.

Dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI ke-14, menggantikan Zainudin Amali. Usia 32 tahun - menteri termuda sejak Orde Lama.

Konteks: Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan tersangka korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo oleh Kejagung.

Diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait dugaan aliran Rp27 miliar dalam perkara BTS 4G BAKTI Kominfo. Diperiksa sekitar 2 jam dengan 24 pertanyaan. Ia membantah mengenal Irwan Hermawan dan menerima uang.

Melaporkan harta kekayaan (LHKPN) senilai Rp282.265.579.658 yang memicu sorotan publik.

KPK (Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan) mengklarifikasi aset berstatus 'hadiah' senilai sekitar Rp162 miliar (4 rumah + 1 mobil). Dito mengaku salah mengisi kolom; aset adalah hibah mertua kepada istrinya; ia meminta maaf dan siap merevisi LHKPN.

Dalam persidangan, terdakwa Irwan Hermawan menyebut pernah menyerahkan uang Rp27 miliar 'kepada Dito Ariotedjo' (dititipkan lewat Resi Yuki Brasmani dan Windi Purnama).

Kejagung (Kapuspenkum Ketut Sumedana) menyatakan akan menghadirkan Dito di persidangan BTS 4G.

Dito bersaksi sebagai saksi tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia membantah menerima bingkisan uang. Ketua Majelis Hakim mempersoalkan misteri asal pengembalian Rp27 miliar yang dibawa ke kantor advokat Maqdir Ismail.

Praperadilan di PN Jakarta Selatan (bagian dari rangkaian yang juga menyangkut Firli Bahuri dan Budi Said) meminta hakim menyatakan Kejagung telah menghentikan penyidikan terhadap Dito secara tidak sah dan memerintahkan KPK mengambil alih perkara. Status hasil: tidak mengubah status Dito.

Menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya.

Dilantik kembali sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; tetap menteri termuda dalam kabinet.

Berpisah dari istrinya, Niena Kirana Riskyana Fuad (tanggal pasti bulan Mei 2025; hari tidak dirinci sumber).

Diberhentikan dari jabatan Menpora dalam reshuffle Kabinet Merah Putih - salah satu dari lima kementerian yang dirombak. Dito menyebut pencopotan sebagai hak prerogatif Presiden.

Jubir KPK (Budi Prasetyo) menanggapi laporan Tempo bahwa Dito terlihat berada di dalam mobil terparkir dekat rumah mertuanya, Fuad Hasan Masyhur, saat KPK menggeledah. Dito kemudian membantah berada di lokasi ('Saya tidak ada di lokasi, yang ada istri saya'). MAKI menyatakan akan kembali mengajukan praperadilan bila Kejagung tak menetapkan Dito sebagai tersangka.

Sertijab Menpora kepada Erick Thohir; Dito pamit kepada keluarga besar Kemenpora.

Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) melalui Ronald Loblobly dan Inilah.com mempertanyakan mengapa Dito masih berstatus saksi, bukan tersangka, padahal dari total aliran Rp243 miliar hampir semua pihak sudah dipenjara. Kejagung berpendirian aliran dana ke Dito di luar ruang lingkup dan tempus perkara BTS.

Niena Kirana Riskyana mendaftarkan gugatan cerai terhadap Dito secara e-court; sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 24 Desember 2025. (Gugatan serupa pada Juni 2025 diputus tidak dapat diterima.)

Diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 (pemeriksaan pertama), soal kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan keterkaitan Maktour. KPK: keterangannya memperkuat alat bukti.

Diperiksa KPK untuk kedua kalinya sebagai saksi (±4 jam, sekitar 10 pertanyaan), terkait sprindik baru atas dua tersangka swasta (Ismail Adham dan Asrul Azis Taba).

Empat terdakwa kasus kuota haji (Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, Asrul Azis Taba) mulai diadili; didakwa merugikan negara Rp622.090.207.166,41.

Dito bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ia menyatakan permintaan 20.000 kuota haji muncul spontan saat jamuan makan siang dengan Raja Arab Saudi (bukan agenda resmi), tidak ada lobi politik personal, dan mengakui dalam BAP pernah menyampaikan informasi potensi penambahan kuota kepada mertuanya, Fuad Hasan Masyhur. Kuasa hukum terdakwa memohon majelis hakim memanggil Jokowi sebagai saksi. Usai sidang Dito: 'sekarang clear'.