Febrie Adriansyah

Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait dugaan korupsi di tiga BUMN/perkara besar; kafe de'Clan Signature di Cipete digeledah dan disita Rp67,2 miliar dari dua lokasi; rumah Febrie di Sentul, Bogor, digeledah dan ditemukan emas 74 kg serta uang tunai ratusan miliar. Rumah Febrie di Kebayoran Baru dan Sentul dijaga personel TNI — YLBHI mengecam pengerahan kekuatan militer dan mendesak penjelasan.

Isu keterkaitan Febrie dengan penggeledahan memuncak; Kejagung menyatakan menghormati proses hukum Polri; KPK (Deputi Pencegahan Aminuddin, 10 Juli) menduga Febrie memakai nominee untuk menyamarkan kepemilikan rumah mewah di Sentul yang tidak masuk LHKPN.

Febrie menggelar konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung: membantah keterkaitan dengan kafe de'Clan, menegaskan penanganan perkara Pidsus tetap berjalan sesuai SOP, dll. Pada hari yang sama Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Penetapan Tersangka No. S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026 tertanggal 10 Juli 2026 atas namanya.

Kortastipidkor Polri (Kakortastipidkor Irjen Pol Totok Suharyanto) menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan/atau TPPU pada perkara PT Asabri, Krakatau Steel, dan pasokan batu bara PLTU PLN, bersama advokat Don Ritto (tersangka TPPU/Asabri). Pada hari yang sama Febrie mengundurkan diri sebagai Jampidsus dan pengunduran diri itu diterima Jaksa Agung ST Burhanuddin; Polri secara resmi menyerahkan tiga perkara beserta tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung; Komisi III DPR membentuk panja pengawasan.

Polemik 'tak sesuai KUHAP': Mahfud MD menilai yang terjadi bukan pelimpahan perkara melainkan 'penyerahan/pengalihan kelanjutan penyidikan' yang tidak dikenal dan tidak dibenarkan KUHAP — sebab Febrie belum pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polri; ia mencurigai tiga skenario (perkara dilokalisir, diperlambat, hingga di-deponering) dan mendesak KPK mengambil alih. Kejagung menyebut langkah itu 'pengalihan penanganan', bukan pelimpahan berkas. YLBHI menilai pelimpahan tak berdasar hukum dan mendesak KPK mengambil alih; KPK menyatakan masih memantau (syarat Pasal 10A UU KPK belum terpenuhi). Pada hari yang sama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan sowan/silaturahmi ke Mabes TNI (Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto) lalu ke Kejaksaan Agung (Jaksa Agung ST Burhanuddin) — keduanya berjabat tangan 'salam komando'; Kapolri menegaskan 'tidak ada masalah' antara Polri dan Kejagung serta membantah isu keretakan/rivalitas.

Penyidik Polri mendatangi Gedung Pidsus Kejagung membawa koper bertuliskan 'BAP' untuk penyerahan dokumen tahap lanjutan; publik dan pegiat antikorupsi menyoroti sowan Kapolri sebagai upaya 'mendinginkan' isu ketegangan; Komisi Kejaksaan menyebut Febrie terancam dipecat tidak hormat.

Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk perkara Krakatau Steel, batu bara PLTU PLN, dan PT Asabri; Kapuspenkum Anang Supriatna sempat menyebut Febrie 'saksi' (status hukum berubah tersangka→saksi) lalu malam harinya meralat: berdasarkan penetapan tersangka Polri, Febrie tetap tersangka. KPK menyatakan belum mengambil alih dan masih memantau progres.

Kejagung memeriksa Febrie ±11 jam sebagai tersangka kasus ASABRI (18 pertanyaan, didampingi Hotman Paris) dan TIDAK menahannya; pada hari yang sama Polri menyerahkan tersangka Don Ritto beserta barang bukti (74 kg emas dan uang ratusan miliar) ke Kejagung — Don Ritto tetap ditahan (kuasa hukumnya menyebut kliennya 'tumbal karena dianggap orang dekat Jampidsus'). LP3HI/lembaga lain menggugat praperadilan atas pengalihan perkara ke Kejagung.

Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum Febrie di tengah sorotan (alasan kondisi kesehatan); posisinya digantikan tim advokat yang diketuai Febri Diansyah (eks juru bicara KPK).

Febrie diperiksa ±10 jam di Kejagung sebagai saksi untuk TPPU, lalu statusnya dinaikkan menjadi tersangka TPPU dan ia ditahan 20 hari; penahanan dititipkan di Rutan Cabang KPK sebagai 'perlindungan' (Plt Jampidsus Rudi Margono, koordinator Tim 9). Usai pemeriksaan Febrie menyebut 'saya merasa memang ini kriminalisasi', meragukan kecukupan alat bukti, dan meminta maaf kepada Presiden Prabowo serta Jaksa Agung; ia menyerahkan soal kepemilikan 74 kg emas kepada penyidik.

KPK (Deputi Koordinasi dan Supervisi Ely Kusumastuti) menyatakan penitipan tahanan Febrie di Rutan KPK sudah sesuai prosedur dan menegaskan perannya terbatas pada fasilitas penahanan; Kejagung beralasan faktor keamanan dan kenyamanan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara Febrie Adriansyah sebagai jaksa aktif atas usulan Tim 9/Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono, menyusul status tersangka TPPU; Jamwas menyebut Febrie masih menerima gaji meski mundur, memicu polemik publik (termasuk sorotan Komisi Kejaksaan soal potensi PTDH).

Febrie resmi mengajukan dua gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penahanan, dan upaya paksa (penggeledahan/penyitaan); tim kuasa hukum mengklaim menemukan pelanggaran hukum acara dan menilai Kejagung keliru menerapkan pasal TPPU hingga KUHP.

Sidang perdana praperadilan digelar di PN Jaksel; Febrie meminta agar emas 74 kg dan uang ratusan miliar segera dikembalikan; Kortastipidkor Polri meminta hakim menolak permohonan. Di luar gedung, massa berdemonstrasi menuntut praperadilan ditolak.

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menolak praperadilan perkara No. 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL (pemohon: Febrie; termohon: Polda Metro Jaya dan Kortastipikor Polri; turut termohon: Kejagung). Dalam pertimbangan putusan terungkap keterangan pengusaha Tan Kian soal penyerahan uang dolar Singapura ekuivalen ±Rp40 miliar kepada seseorang bernama 'Feri' terkait perkara Jiwasraya/Asabri; hakim menegaskan praperadilan tidak menilai kebenaran pokok perkara.

Praperadilan kedua (No. 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL) soal sahnya penetapan tersangka juga ditolak — status tersangka dan penyitaan dinyatakan sah; kuasa hukum menyatakan Febrie ikhlas dan membantah tafsir bahwa hakim menyimpulkan kliennya menerima Rp40 miliar dari Tan Kian (BAP Tan Kian disebut menyebut 'bisa saja' empat nama di Kejagung, tanpa menyebut Febrie).

Febrie diperiksa Tim 9 Kejagung sebagai tersangka; kuasa hukum (Febri Diansyah) menyoroti dasar pemanggilan yang merujuk pada penetapan tersangka Polda Metro Jaya dan dua putusan praperadilan — praktik surat yang disebut belum pernah ada sebelumnya.

Pengusaha Ferry Hongkiriwang (dikenal sebagai Ferry Boboho) mengembalikan Rp5 miliar ke Kejagung, diduga terkait dugaan pemerasan Febrie dan bagian dari aliran Rp40 miliar Tan Kian (Jiwasraya); pengamat menilai ia seharusnya juga dijadikan tersangka.

Rapat koordinasi Tim 9 Kejagung dengan Kortas Tipikor Polri, KPK, Polda Metro Jaya, dan Komisi Kejaksaan; Kejagung mengumumkan tindak pidana asal TPPU Febrie adalah dugaan pemerasan Pasal 12 huruf e UU Tipikor dalam penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan/atau PT ASABRI, sedangkan Don Ritto dan Nurman Herin hanya dijerat TPPU. Jaksa menyita 38 objek aset tanah dan/atau bangunan senilai taksiran Rp846 miliar, 27 lembar saham perusahaan, barang bukti valas dan emas, serta 1.150 lembar dokumen; penyidikan dinyatakan rampung.

Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) atas nama tersangka FA (Febrie Adriansyah) dan kawan-kawan.

Pelimpahan tahap II: Tim 9 Kejagung menyerahkan tersangka Febrie Adriansyah beserta Don Ritto dan Nurman Herin serta barang bukti dan berkas ke JPU Kejari Jakarta Selatan; JPU diberi 20 hari menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Febrie kepada wartawan membantah dugaan pemerasan ('selama 33 tahun jadi jaksa saya tidak pernah dijatuhi hukuman di pengawasan'), mempertanyakan kepemilikan emas 74 kg ('tanya penyidik', ia mengaku tak punya IUP tambang/konsesi sawit), dan kuasa hukumnya menegaskan 38 aset Rp846 miliar bukan milik Febrie; kuasa hukum juga menyoroti tempus TPPU dan pemerasan yang dinilai tidak sinkron.

Aktivis 98 (JARI 98) dan sejumlah pegiat mendesak pengusutan kasus Febrie Adriansyah hingga tuntas dan publik mengawal perkaranya; pakar menilai 'data abadi' Gedung Bundar yang disinggung Febrie bisa membuka kembali kasus lama.

Kejagung menyita 38 bidang tanah senilai Rp846 miliar terkait dugaan TPPU Febrie Adriansyah.

Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan 34 jaksa gabungan; JPU membacakan dakwaan: pemerasan Rp55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian dan TPPU ratusan miliar rupiah.

Dakwaan mengungkap sejumlah aliran dana dari perusahaan yang terkait perkara yang pernah ditangani, antara lain PT Waskita Beton Precast, PT Jasa Marga, BFC Krakatau Steel, Sinarmas, dan Indonesia Exim. Kubu Febrie mempersoalkan asal-usul emas 74 kilogram.

Febrie Adriansyah membacakan eksepsi/nota keberatan dan meminta dakwaan dibatalkan; ia menyebut perkaranya sebagai serangan balik atas penanganan korupsi besar dan menuduh Ferry Hongkiriwang mencatut namanya.

Beredar kabar hoaks yang menyatakan Febrie Adriansyah telah dibebaskan; sejumlah media memverifikasi bahwa ia masih terdakwa.

JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi Febrie dan menegaskan dakwaan sudah menjelaskan perannya.

Majelis hakim membacakan putusan sela: keberatan/eksepsi terdakwa DITOLAK dan sidang diperintahkan lanjut ke tahap pembuktian.

Sidang masuk tahap pembuktian; pakar hukum menekankan beban pembuktian ada pada jaksa. Perkara turut menjadi sorotan Komisi Yudisial.

Sidang pembuktian berlanjut; kubu Febrie mengajukan keberatan atas perlindungan LPSK terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang.