Raja Juli Antoni
Wakil Menteri ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Pidana
Dalam proses
Tahun Putusan
2025
Status
Bebas
Data Pribadi
Nama Lengkap
Raja Juli Antoni
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
💼 Riwayat Karir
2000–2002
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode
2009
Pada tahun , Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
2015–2020
Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode , tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
Tahun Putusan
2025
Pidana Penjara
Dalam proses
Status
Bebas
Keterangan:
Wakil Menteri ATR/Kepala BPN. Tersangkut kasus korupsi.
Pada 6 September 2025, Raja merilis pernyataan tertulis usai fotonya saat bermain domino dengan Aziz Wellang, pengusaha yang pernah beperkara terkait pembalakan liar menjadi viral. Foto itu diambil pada 1 September 2025 dan menampakkan dirinya bersama Wellang tengah bermain domino batu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia Andi Rukman Nurdin Karumpa di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ia mengaku datang ke acara tersebut sebagai tamu dan tidak mengenal Wellang. Ia juga menyatakan hanya bermain karena spontanitas saja. Wellang adalah direktur PT ABL yang bergerak sebagai kontraktor sektor kehutanan. Ia pernah terseret kasus tindak pidana pembalakan liar berupa penebangan kayu di luar izin yang diberikan kepada PT GBP (kontraktor penebangan dari PT ABL). Hasil penebangan liar itu mencapai volume sekitar 1.819 meter kubik dan dilakukan dari September 2023 hingga Januari 2024.
⚠️ Data bersumber dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Website ini bertujuan untuk transparansi publik.