Ridho Ficardo
Gubernur Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung
Pidana
Proses hukum
Tahun Putusan
2024
Status
Dalam Sorotan (Belum
SUMBER & PEMBARUAN
Catatan koreksi editorial
Belum ada koreksi yang diterapkan melalui catatan editorial untuk profil ini. Informasi dalam dataset tetap perlu dicocokkan dengan sumber dan tanggalnya.
Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — Belum Terbukti Bersalah
Namanya disebut dalam perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, namun yang bersangkutan belum berstatus tersangka, terdakwa, maupun saksi. Ia tidak dapat disebut sebagai pelaku sampai ada penetapan status hukum resmi dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Data Pribadi
Nama Lengkap
Ridho Ficardo
Tempat Lahir
-
Tanggal Lahir
-
Agama
-
💼 Riwayat Karir
Gubernur Lampung
Tahun Putusan
2024
Pidana Penjara
Proses hukum
Status
Dalam Sorotan (Belum Tersangka)
Keterangan:
Gubernur Lampung. Tersangka kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — TIDAK PERNAH ditetapkan tersangka maupun terdakwa. Namanya dibahas di persidangan korupsi dana Participating Interest 10% WK OSES di PN Tipikor Tanjungkarang (2026) karena sebagai Gubernur Lampung ia menetapkan PT Wahana Raharja lewat SK Gubernur No. G/555/B.05/HK/2017; yang berstatus tersangka adalah penggantinya Arinal Djunaidi (Kejati Lampung, 28 April 2026) Catatan: Jangan tertukar dengan Arinal Djunaidi yang justru tersangka.
Putusan pengadilan dijatuhkan
Gubernur Lampung. Tersangka kasus korupsi. [Verifikasi status 27 September 2026] Dalam Sorotan (Belum Tersangka) — TIDAK PERNAH ditetapkan tersangka maupun terdakwa. Namanya dibahas di persidangan korupsi dana Participating Interest 10% WK OSES di PN Tipikor Tanjungkarang (2026) karena sebagai Gubernur Lampung ia menetapkan PT Wahana Raharja lewat SK Gubernur No. G/555/B.05/HK/2017; yang berstatus tersangka adalah penggantinya Arinal Djunaidi (Kejati Lampung, 28 April 2026) Catatan: Jangan tertukar dengan Arinal Djunaidi yang justru tersangka.
Sumber rujukan profil
⚠️ Data dihimpun dari pemberitaan kredibel, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Status hukum setiap orang berbeda dan belum tentu berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berlaku asas praduga tak bersalah.