Jimmy Masrin

LPEI mulai mencairkan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada PT Petro Energy — KMKE 1 senilai US$22 juta (setara ±Rp356,5 miliar). Pencairan berlangsung 2015-2019 dan diduga memakai kontrak, purchase order, serta invoice fiktif.

PT Petro Energy (melalui kendaraan Caturkarsa) mengakuisisi 55% saham perusahaan tambang batu bara PT Pada Idi di Barito Utara, Kalimantan Tengah.

KMKE 2 Rp400 miliar dan KMKE 2 tambahan Rp200 miliar dicairkan. Dana diduga dipakai membayar utang bank (±Rp503,31 miliar) dan dialirkan ke perusahaan terafiliasi Jimmy Masrin dan Newin Nugroho (±Rp428,84 miliar).

PT Petro Energy dinyatakan pailit. Total utangnya sekitar Rp844 miliar (ekuivalen US$60 juta dengan kurs Rp14.000) dan dibagi melalui skema corporate guarantee: US$50 juta ke PT Pada Idi dan US$10 juta ke PT Caturkarsa Megatunggal atas inisiatif Jimmy Masrin.

Jimmy Masrin mendirikan PT Tunas Laju Investama (TLI) dengan 94,80% saham, menjelang pailitnya Petro Energy; melalui TLI, ia dan PT Caturkarsa Megatunggal mengambil alih 33,33% saham PT Pada Idi sehingga porsi Petro Energy turun menjadi 36,67%.

KPK mencegah sejumlah orang ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi LPEI, termasuk Muhammad Pradithya (pejabat LPEI), Arif Setiawan (Dirpel IV LPEI), Jimmy Masrin, dan Newin Nugroho.

Kejaksaan Agung secara resmi melimpahkan perkara dugaan korupsi LPEI ke KPK karena dinilai lebih luas cakupannya.

KPK menetapkan 5 tersangka: Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV LPEI), Jimmy Masrin (Komisaris Utama PT PE/Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal), Newin Nugroho (Dirut PT PE), dan Susy Mira Dewi Sugiarta (Dir Keuangan PT PE). KPK menyebut potensi kerugian negara Rp11,7 triliun dari 11 debitur.

Center for Budget Analysis (CBA) lewat Uchok Sky Khadafi mendesak KPK memeriksa Indrawan Masrin (Komisaris Utama PT Caturkarsa Megatunggal) karena dinilai mengetahui aksi korporasi Petro Energy.

KPK menahan Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy.

Jimmy Masrin mengundurkan diri secara efektif sebagai Wakil Presiden Direktur PT Lautan Luas Tbk (LTLS), diumumkan perseroan pada 17-18 Maret 2025.

KPK menahan Jimmy Masrin dan Susy Mira Dewi Sugiarta untuk 20 hari pertama. Pada hari yang sama KPK menyita 24 aset senilai Rp882,5 miliar (22 aset perusahaan terafiliasi tersangka di Jabodetabek dan 2 aset di Surabaya).

KPK memeriksa Jimmy Masrin sebagai tersangka dan mendalami pencairan fasilitas kredit LPEI hingga gaji dan tantiem direksi LPEI.

Sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Jimmy Masrin dkk didakwa merugikan keuangan negara Rp958,5 miliar (versi Tempo: Rp968,5 miliar).

Sidang eksepsi; Jimmy Masrin meminta majelis hakim membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dan berargumen perkara ini adalah ranah perdata (business to business).

Majelis hakim menolak eksepsi Susy Mira Dewi Sugiarta dan Jimmy Masrin; hakim menyatakan unsur korupsi harus didahulukan dari perkara perdata kepailitan.

JPU KPK membacakan tuntutan: Jimmy Masrin 11 tahun penjara; Susy Mira Dewi Sugiarta 8 tahun 4 bulan; Newin Nugroho 6 tahun. Total kerugian negara yang didakwakan disebut hampir Rp1 triliun.

Sidang pledoi. Jimmy Masrin membacakan nota pembelaan pribadi: 'Tidak pernah ada niat jahat di balik setiap tindakan saya ... tidak ada sepeserpun uang masuk ke kantong pribadi'.

KPK mengungkap adanya kesepakatan pemberian imbal balik (kickback) sebesar 1 persen dari plafon kredit PT Petro Energy untuk pejabat LPEI, serta adanya mens rea dan aliran dana kickback.

VONIS TINGKAT PERTAMA. Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat (majelis Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori) memvonis Jimmy Masrin 8 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 4 bulan, dan uang pengganti US$32.691.551,88 subsider 4 tahun. Newin Nugroho 4 tahun; Susy Mira Dewi Sugiarta 6 tahun.

Jimmy Masrin dan Susy Mira Dewi Sugiarta mengajukan permohonan banding (dikonfirmasi Jubir PN Jakpus 4 Januari 2026). Newin Nugroho tidak mengajukan upaya hukum.

PUTUSAN BANDING. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (majelis Catur Iriantoro) memperberat hukuman Jimmy Masrin menjadi 10 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari, uang pengganti US$32.691.551,88 subsider 8 tahun. Susy diperberat menjadi 7 tahun. Majelis juga menetapkan penyitaan 6 properti investasi dan 1 aset tetap milik PT Lautan Luas Tbk (nilai buku ±Rp476 miliar).

PT Lautan Luas Tbk (LTLS) mengajukan permohonan keberatan atas putusan penyitaan aset perseroan, dengan alasan aset dibeli sebelum peristiwa pidana dan perseroan tidak pernah menerima fasilitas LPEI.

KASASI DITOLAK. Mahkamah Agung (majelis Jupriyadi, Arizon Mega Jaya, Ainal Mardhiah) memutus 'Tolak kasasi TIII (Terdakwa III Jimmy Masrin)'. Hukuman 10 tahun berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kasasi Susy Mira Dewi Sugiarta juga ditolak. Diumumkan lewat Direktori Putusan MA pada 13 Juni 2026.

Majelis hakim mengabulkan sebagian keberatan LTLS: 5 dari 7 aset yang disengketakan (4 properti investasi dan 1 aset tetap) dikembalikan kepada perseroan; 2 aset lainnya tetap berstatus sita untuk menutupi denda dan uang pengganti.

Sidak pertama Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong: tim tidak diberikan akses masuk.

Tim Kasi Kamtib Lapas Cibinong melakukan razia ke blok hunian dan mengamankan sejumlah barang, termasuk bingkai foto warga binaan Jimmy Masrin (versi Kalapas). Pada hari yang sama, empat terdakwa perkara LPEI lain (Dwi Wahyudi, Liu Raymond, Ryan Wahyudi, Handoko Limaho) divonis 6-9 tahun dengan kerugian negara Rp992,82 miliar.

SIDAK KEDUA OMBUDSMAN RI. Tim sempat dihalangi, terjadi cekcok dan dorong-dorongan (kaki seorang petugas terjepit). Ditemukan lebih dari 10 bangunan bergaya klaster/apartemen di belakang kompleks lapas, fasilitas gym, simulator golf, mobil mewah, serta minuman beralkohol. Foto yang disebut sebagai foto 'Jimmy' ditemukan di salah satu ruangan. Ombudsman belum memastikan identitas penghuni.

Menteri Imipas Agus Andrianto meninjau langsung Lapas Cibinong bersama Bappisus. Sehari setelahnya Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan mengumumkan penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong (Kalapas, KPLP, Kasibinadik, Kasikamtib, Kaur Umum). Arus pemberitaan memakai tanggal sidak 25 September pada beberapa media (versi lain yang berbeda dari 23 September).

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan memimpin investigasi internal di lokasi. Media memberitakan barang-barang temuan (AC, sofa, dan lain-lain) serta foto Jimmy Masrin mendadak hilang/dipindahkan; Kalapas Nonaktif Wisnu Hani Putranto kemudian mengakui memerintahkan pemindahan barang.

Tirto.id dan media lain mengangkat profil Jimmy Masrin sebagai napi yang diduga memakai kamar mewah; ditegaskan Ombudsman belum memastikan identitasnya.

RAPAT DENGAR PENDAPAT Komisi XIII DPR RI bersama Dirjenpas Mashudi dan Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto. Mashudi menyatakan bingkai foto Jimmy Masrin adalah barang hasil razia keamanan, perabotan serta 3 botol wiski dan 1 botol bir milik pribadi Kasi Kamtib Adi Nugroho Nur Wichaksono, dan 13 dari 16 rumah dinas belum tercatat di SIMAK BMN. Kalapas dicecar anggota DPR Yanuar Arif Wibowo (PKS) dan berkali-kali ditegur. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan KPK memantau dan membuka ruang koordinasi dengan Ombudsman RI dan Kemenimipas. Ombudsman RI tidak hadir dalam RDP tersebut.

Pemberitaan berlanjut: Kompas.com menurunkan artikel 'Apa Kasus Megakorupsi Jimmy Masrin yang Membuatnya Dijebloskan ke Lapas Cibinong?' dan 'Misteri Foto Koruptor Jimmy Masrin di Rumah Mewah Lapas Cibinong'; DPR menjadwalkan memanggil Ombudsman RI kembali. Status per akhir September 2026: Jimmy Masrin menjalani pidana 10 tahun di Lapas Kelas IIA Cibinong, tanpa tuduhan baru dan tanpa upaya hukum lanjutan yang terverifikasi.