Amien Rais

Pada Juni 2017 nama Amien Rais disebut oleh jaksa KPK dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Siti Fadilah Supari. Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais. Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun, selaku Ketua Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar Soetrisno Bachir. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Tak lama kemudian, Soetrisno Bachir memberikan klarifikasi bahwa Amien Rais tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, sehingga diduga menjadi alasan mengapa Amien Rais tidak pernah dipanggil KPK.

Amien Rais merilis sebuah video di akun YouTube pribadinya pada 30 April 2026 yang menuduh Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya sebagai seorang "gay" dan tengah menjalin hubungan romantis dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Video tersebut dibuat sebagai tanggapan atas berbagai pernyataan publik yang menilai hubungan antara keduanya telah melampaui batas kewajaran. Dalam pernyataannya, ia turut membandingkan Teddy dengan Kaum Lut, yang menurut ajaran yang dianutnya digambarkan sebagai suatu kaum yang banyak dihuni oleh orang-orang homoseksual dan kemudian ditimpa bencana sebagai hukuman dari Tuhan. Ia juga menyarankan agar Prabowo Subianto mengganti Sekretaris Kabinet tersebut dengan sosok yang "normal" dan "fokus bekerja", karena menurutnya hal tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo.

Menganggapi tuduhan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital RI menuding serta melabeli narasi yang disebarkan oleh Amien Rais sebagai fitnah dan hoaks, serta menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan upaya untuk merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara tanpa didasarkan pada fakta. Komdigi kemudian melarang pendistribusian ulang video tersebut dan mengancam akan menindak pihak-pihak yang tetap menyebarkannya dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).